Beranda » Berita Umroh » ADA APA TERKAIT PENCABUTAN MORATORIUM IZIN PPIU OLEH KEMENTRIAN AGAMA

Nooraliahajiumroh.com – Kementerian Agama baru saja menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No 28 tahun 2020 pada tanggal 3 Februari 2020 lalu. Keputusan tersebut berisi tentang Pencabutan atas KMA no 229 tahun 2018 tentang Moratorium Pemberian Izin Baru Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, masyarakat dapat kembali mengajukan izin baru sepanjang memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Nizar mengatakan, pencabutan moratorium ini dilakukan lantaran sistem pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perjalanan umrah sudah cukup baik.

Selain itu, ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi PPIU. “Pencabutan moratorium ini akan memberikan ruang berkembangnya dunia usaha bisnis syari’ah sehingga diharapkan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Nizar seperti dilansir dari laman resmi Kemenag, Kamis (13/2/2020). Pencabutan moratorium ini ditandai dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) No 28 tahun 2020 tentang Pencabutan atas KMA No 229 Tahun 2018 tentang Moratorium Pemberian Izin Baru Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah tertanggal 3 Februari 2020.

Meski moratorium telah dicabut, bukan berarti semua orang dapat mengajukan izin. Pemberian izin baru tidak berlaku bagi PPIU yang telah dicabut izinnya karena sebelumnya mendapat sanksi terkait penyelenggaraan umrah dan haji khusus. Izin baru juga tidak akan diberikan kepada biro perjalanan wisata yang pernah melakukan pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan umrah dan haji khusus.

“Mereka yang telah dinyatakan melakukan pelanggaran hukum dan memiliki kekuatan hukum tetap tidak dapat mengajukan izin. Ini upaya preventif dan pelindungan agar masyarakat terhindar dari perbuatan pihak-pihak yang tidak punya niat baik. Juga agar memberikan efek jera,” ucap Nizar. “Saya telah bersurat ke Kepala Kanwil Kemenag Propinsi seluruh Indonesia agar melakukan persiapan terhadap sarana dan sumber daya manusia berkaitan dengan dicabutnya moratorium ini,” kata dia.

Untuk mendukung pelaksanaan KMA tersebut, kata dia, Kemenag Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah No 100 Tahun 2020 tentang Persyaratan Rekomendasi Izin Operasional sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadan Umrah (PPIU). Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim mengatakan, Kepdirjen ini harus menjadi panduan bagi kantor wilayah Kementerian Agama dalam memberikan rekomendasi penerbitan izin. Karena itu, pihaknya segera menggelar sosialisasi kepada para kanwil terkait substansi KMA dan Kepdirjen ini agar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik.

“Dengan Kepdirjen ini, pemberian rekomendasi izin yang menjadi kewenangan Kanwil akan dilakukan secara obyektif, transparan, dan terukur,” ucap dia. Adapun kebijakan moratorium ini dimulai sejak 2018, atau saat Kemenag masih dipimpin Lukman Hakim Saifuddin. Saat itu, Menag beranggapan 906 PPIU yang ada sudah cukup melayani masyarakat yang hendak pergi ke Tanah Suci.

Moratorium juga dilakukan karena maraknya kasus penipuan yang melibatkan PPIU, salah satunya yakni First Travel dan Abu Tours. “Sekarang ini kebijakan kami adalah melakukan moratorium. Jadi kami hentikan sementara pemberian izin kepada biro-biro travel (umrah) yang baru, yang ingin mendapatkan izin sebagai PPIU,” ujar Lukman di kantornya pada 4 April 2018 lalu.

Persyaratan mendapat rekomendasi izin operasional sebagai PPIU selanjutnya diatur dalam Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh No 100 Tahun 2020. Untuk menjamin pelaksanaan KMA nomor 28 tahun 2020 tentang pencabutan moratorium dan syarat rekomendasi izin operasional PPIU, Kemenag telah memberikan surat edaran pada seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenang di seluruh Indonesia.

Surat edaran tersebut berisi upaya yang dilakukan Kanwil Kemenag, sehingga aturan soal penyelenggara atau travel umroh bisa dilaksanakan dengan baik. Berikut penjelasannya:

1. Melakukan persiapan terhadap sarana dan sumber daya manusia berkaitan dengan perizinan operasional di wilayah masing-masing

2. Mempelajari dan memahami prosedur penerbitan rekomendasi izin operasional PPIU sebagaimana tercantum dalam Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah No 100 Tahun 2020

3. Melakukan verifikasi dokumen dan peninjauan lapangan terhadap BPW yang mengajukan permohonan rekomendasi secara cermat, teliti, dan hati-hati

4. Melakukan penelitian terhadap rekam jejak BPW yang mengajukan permohonan rekomendasi terkait dengan pelanggaran yang pernah dilakukan sebagai BPW

5. Melakukan pengamatan dan koordinasi dengan instansi terkait sebelum menerbitkan rekomendasi izin operasional sebagai PPIU

6. Surat rekomendasi izin operasional sebagai travel umroh ditandatangani Saudara dan tidak dapat diwakilkan.

Saudara dalam surat edaran tersebut mengacu pada Kepala Kanwil Kementerian Agama, yang akan mengeluarkan rekomendasi izin travel umroh. Dengan upaya ini diharapkan izin bisa diperoleh PPIU yang bertanggung jawab, sehingga masyarakat tidak mengalami kerugian serta bisa berangkat haji dan umroh.

# Bagikan informasi ini kepada teman atau kerabat Anda

Belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi.

Komentar Anda*Nama Anda* Email Anda* Website Anda

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kontak Kami

Apabila ada yang ditanyakan, silahkan hubungi kami melalui kontak di bawah ini.